Kasatgas Tito Ungkap Progres Besar, Pengungsi Berkurang dan Layanan Publik Pulih

Kasatgas Tito Ungkap Progres Besar, Pengungsi Berkurang dan Layanan Publik Pulih

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Bencana melaporkan adanya lompatan besar dalam upaya pemulihan pascabencana yang melanda wilayah Sumatera bagian utara dan barat. Berdasarkan laporan harian Posko Satgas per Selasa, 10 Februari 2026, kondisi di tiga provinsi terdampak utama—Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar)—menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Kasatgas, Tito Karnavian, dalam paparan terbarunya menegaskan bahwa kerja keras lintas sektor mulai membuahkan hasil nyata, terutama dalam hal pengurangan jumlah pengungsi dan pengaktifan kembali roda kehidupan masyarakat.

Data statistik menunjukkan penurunan angka pengungsi yang sangat drastis. Jika ditarik garis waktu ke belakang, pada 2 Desember 2025, jumlah warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yakni 2.178.269 orang. Namun, berkat percepatan pembersihan lahan, perbaikan infrastruktur, dan skema bantuan hunian yang tepat sasaran, jumlah tersebut kini menyusut tajam menjadi 74.369 orang. Puluhan ribu warga yang masih bertahan di posko pengungsian tersebut saat ini tersebar di titik-titik evakuasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar, dengan pemantauan kesehatan dan logistik yang tetap terjamin secara ketat.

Dalam arahannya, Tito menyoroti bahwa salah satu kunci utama kembalinya warga ke lingkungan mereka adalah progres pembersihan material sisa bencana, khususnya lumpur dan puing-puing bangunan. Di Provinsi Aceh, tantangan geografis dan luasnya wilayah terdampak membuat Satgas menetapkan 263 lokasi sasaran pembersihan. Hingga laporan ini diturunkan, sebanyak 156 lokasi telah dinyatakan tuntas 100 persen, sementara 107 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan intensif dengan pengerahan alat berat tambahan.

Kondisi di Sumatera Utara juga terus dikejar. Dari 11 lokasi prioritas yang ditetapkan, 4 lokasi telah berhasil dibersihkan sepenuhnya, sementara sisanya terus dikerjakan dengan fokus pada pemulihan akses jalan desa. Prestasi gemilang dicatatkan oleh Provinsi Sumatera Barat, di mana seluruh 29 lokasi sasaran pembersihan telah tuntas dikerjakan. Keberhasilan Sumbar dalam menuntaskan pembersihan ini menjadi katalisator bagi percepatan sektor-sektor lainnya di wilayah tersebut.

Sektor pelayanan dasar menjadi pilar berikutnya yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tito memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan di tiga provinsi tersebut tetap berfungsi meski beberapa di antaranya mengalami kerusakan fisik yang berat. Di Aceh, terdapat dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang strukturnya rusak berat sehingga tidak memungkinkan untuk aktivitas di dalam ruangan. Namun, semangat pelayanan tidak luntur; petugas medis tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui tenda-tenda darurat dan unit pelayanan luar gedung. Langkah ini diambil agar tidak ada jeda dalam layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Selain kesehatan, sektor pendidikan menjadi prioritas untuk segera dinormalisasi. Ribuan fasilitas pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah di Aceh, Sumut, dan Sumbar, terus didorong untuk kembali beroperasi secara normal. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan adalah aspek penting untuk memulihkan psikologis anak-anak terdampak bencana. Upaya perbaikan ruang kelas, pengadaan alat tulis, hingga penyediaan tenaga pengajar sementara terus dioptimalkan agar kalender akademik tidak terganggu terlalu lama.

Di bidang infrastruktur vital, laporan menunjukkan pencapaian yang sangat memuaskan pada sektor ketenagalistrikan dan telekomunikasi. Sumatera Barat kembali memimpin dengan pencapaian pemulihan listrik dan jaringan internet sebesar 100 persen. Hal ini memungkinkan koordinasi digital dan aktivitas ekonomi berbasis daring kembali berjalan normal. Sementara itu, Aceh dan Sumatera Utara berada pada posisi hampir pulih sepenuhnya. Sisa pelanggan listrik yang belum tersambung dan Base Transceiver Station (BTS) yang masih mati umumnya berada di wilayah terpencil yang akses jalannya masih dalam proses perbaikan.

Untuk menjamin kualitas hidup warga di lokasi terdampak maupun di hunian sementara, Satgas juga mempercepat pembangunan sumur bor dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) darurat. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak dianggap sebagai benteng utama dalam mencegah munculnya penyakit pascabencana seperti diare atau penyakit kulit.

Pemulihan ekonomi lokal tidak luput dari perhatian Tito Karnavian. Aktivasi pasar-pasar rakyat yang sempat lumpuh akibat bencana kini telah berjalan secara fungsional di ketiga provinsi. Dengan dibukanya kembali pasar, rantai pasok kebutuhan pokok kembali normal dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan logistik mentah secara bertahap mulai berkurang. Selain itu, aspek spiritual masyarakat turut mendapat sentuhan pemulihan. Tercatat lebih dari dua ribu rumah ibadah, baik masjid, gereja, maupun tempat ibadah lainnya di Aceh, Sumut, dan Sumbar, telah dibersihkan dan difungsikan kembali, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari ketenangan batin di tengah masa sulit.

Terkait solusi jangka menengah dan panjang bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, pembangunan hunian sementara (huntara) terus dipacu kecepatannya. Dari total rencana pembangunan sebanyak 17.036 unit di tiga provinsi, sebanyak 5.489 unit telah selesai dibangun dan siap atau sudah ditempati oleh warga. Sejalan dengan itu, pembangunan hunian tetap (huntap) juga telah memasuki tahap awal di Aceh dan Sumatera Barat. Tito memberikan instruksi khusus agar proses administrasi, seperti verifikasi data penerima dan status lahan, serta aspek teknis konstruksi dipercepat agar progres pembangunan huntap dapat meningkat signifikan pada bulan-bulan mendatang.

Dalam hal dukungan finansial bagi penyintas, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) menjadi instrumen penting. DTH dimaksudkan untuk membantu warga menyewa tempat tinggal sementara atau memenuhi kebutuhan hidup selama rumah mereka belum diperbaiki. Tito mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembukaan rekening bank bagi penerima manfaat agar dana dapat segera dicairkan. Hingga saat ini, realisasi penyaluran DTH di tiga provinsi telah mencapai hampir 50 persen, dengan Sumatera Barat mencatatkan persentase capaian tertinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Keberhasilan berbagai program pemulihan ini tidak lepas dari kolaborasi masif di lapangan. Ribuan personel gabungan dari unsur TNI dan Polri menjadi tulang punggung dalam aksi-aksi fisik seperti pembersihan puing dan pembangunan infrastruktur dasar. Dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat daerah juga sangat krusial dalam menjalankan roda administrasi dan layanan publik. Tidak hanya itu, kekuatan relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan serta tenaga kesehatan yang bekerja tanpa kenal lelah menjadi motor penggerak pemulihan sosial.

Satu hal yang menarik dalam penanganan bencana kali ini adalah keterlibatan unsur akademis dan pemuda. Ribuan taruna dari berbagai sekolah kedinasan, seperti IPDN, Poltekip, Poltekim, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, diterjunkan langsung ke lapangan. Mereka membantu dalam berbagai aspek, mulai dari pendataan (data entry) pengungsi, pendampingan psikososial bagi anak-anak, hingga membantu distribusi bantuan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Keterlibatan para taruna dan mahasiswa ini tidak hanya mempercepat kerja Satgas, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran lapangan mengenai manajemen krisis dan pengabdian masyarakat.

Tito Karnavian menutup laporannya dengan menekankan bahwa meski progres yang dicapai sudah sangat besar, pekerjaan belum selesai. Masih ada puluhan ribu warga di pengungsian yang menanti hunian tetap, dan masih ada infrastruktur yang perlu diperkuat agar lebih tangguh terhadap bencana di masa depan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal proses transisi dari fase darurat ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kecepatan, ketepatan, dan empati tetap menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Satgas guna memastikan seluruh warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Dengan tren positif ini, optimisme meluap bahwa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya.