Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Istana, Bahas Apa?

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan gerak cepat dalam menakhodai jalannya pemerintahan dengan memanggil jajaran menteri kunci dalam Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang, 11 Februari 2026. Pertemuan yang bersifat rapat terbatas (ratas) ini menjadi sorotan publik mengingat dinamika ekonomi global dan domestik yang tengah menuntut perhatian ekstra, terutama menjelang momentum besar hari keagamaan nasional. Sejumlah menteri ekonomi dan teknis tampak hadir memenuhi panggilan tersebut untuk membahas agenda strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan pantauan di lapangan, suasana di Kompleks Istana Kepresidenan mulai tampak sibuk sejak pukul 13.00 WIB. Para pejabat negara satu per satu melintasi pintu masuk dengan membawa dokumen-dokumen penting yang diduga kuat berisi laporan capaian dan rencana kerja jangka pendek. Hingga para menteri tersebut memasuki ruang rapat, agenda spesifik pertemuan belum diumumkan secara resmi oleh pihak Sekretariat Presiden, namun aroma urgensi mengenai stabilitas harga dan ketahanan nasional terasa sangat kental dalam pertemuan kali ini.

Menteri yang terpantau hadir di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertindak sebagai dirigen koordinasi kebijakan ekonomi makro. Kehadirannya didampingi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sosok yang kini memegang kendali atas bendahara negara di masa pemerintahan Prabowo. Kehadiran Purbaya sangat krusial mengingat setiap kebijakan teknis yang akan diambil harus mendapatkan kepastian dari sisi dukungan fiskal dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Selain dua tokoh ekonomi makro tersebut, hadir pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Bahlil, yang dikenal sebagai eksekutor kebijakan hilirisasi, diperkirakan hadir untuk memberikan laporan mengenai perkembangan investasi di sektor energi serta upaya pemerintah dalam menekan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga tampak hadir dengan agenda yang sangat spesifik mengenai kedaulatan pangan. Tak ketinggalan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto turut serta dalam rombongan, yang menandakan adanya pembahasan mengenai inovasi teknologi untuk mendukung sektor riil, baik di bidang pertanian maupun industri.

Sebelum memasuki ruang rapat, para menteri cenderung irit bicara saat dicecar pertanyaan oleh awak media mengenai materi yang akan dibahas. Namun, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan sedikit bocoran mengenai laporan yang akan ia sampaikan kepada Presiden. Amran menegaskan bahwa fokus utamanya hari ini adalah melaporkan progres stok pangan nasional, khususnya beras dan jagung. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat Indonesia akan segera memasuki bulan Ramadan 2026, periode di mana konsumsi masyarakat biasanya melonjak tajam dan seringkali memicu gejolak inflasi pangan.

"Kami akan melaporkan progres pangan, khususnya beras, kemudian jagung dan hilirisasi. Hilirisasi harga juga menjadi perhatian kami, termasuk memastikan stok pangan aman terkendali," ujar Amran Sulaiman dengan nada optimis di hadapan wartawan sebelum melangkah masuk ke dalam gedung. Pernyataan Amran ini mencerminkan visi Presiden Prabowo yang sejak awal masa jabatannya sangat menekankan pada swasembada pangan dan energi sebagai pilar utama ketahanan nasional.

Perlu dipahami bahwa tahun 2026 merupakan tahun yang strategis bagi pemerintahan Kabinet Merah Putih. Setelah melewati fase transisi dan konsolidasi di tahun pertama, tahun kedua ini menjadi ajang pembuktian efektivitas program-program unggulan Prabowo-Gibran. Pemanggilan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa Presiden ingin memastikan bahwa belanja kementerian benar-benar memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai angka 8 persen. Purbaya diharapkan mampu melakukan sinkronisasi antara kebutuhan anggaran pangan dan energi dengan stabilitas nilai tukar Rupiah yang saat ini tengah menghadapi tekanan volatilitas pasar global.

Di sisi lain, kehadiran Bahlil Lahadalia membawa pesan mengenai kelanjutan program hilirisasi. Hilirisasi tidak lagi hanya terbatas pada nikel atau mineral mentah, tetapi merambah ke sektor-sektor lain termasuk komoditas pertanian dan perkebunan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi hanya mengekspor bahan mentah. Oleh karena itu, rapat terbatas ini kemungkinan besar juga membahas bagaimana regulasi harga di tingkat hilir dapat menguntungkan petani sekaligus tidak memberbankan konsumen akhir di pasar domestik.

Sektor pendidikan tinggi dan teknologi yang diwakili oleh Brian Yuliarto juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam skema rapat kali ini. Integrasi antara riset di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri pangan dan energi merupakan kunci agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada impor teknologi. Brian diharapkan mampu memaparkan bagaimana mekanisasi pertanian dan teknologi pasca-panen dapat diakselerasi untuk menekan kehilangan hasil (loss) yang selama ini menjadi kendala dalam distribusi pangan nasional.

Konteks persiapan menyambut Ramadan 2026 menjadi latar belakang yang paling mendesak dalam pertemuan ini. Secara historis, gejolak harga pangan menjelang bulan suci selalu menjadi tantangan bagi setiap rezim. Presiden Prabowo nampaknya tidak ingin kecolongan. Dengan memanggil para menteri terkait lebih awal, Presiden ingin memastikan bahwa rantai pasok dari petani ke pasar induk hingga ke tangan konsumen tidak terganggu oleh praktik spekulasi atau kendala logistik. Amran Sulaiman dalam penjelasannya menyiratkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan intervensi pasar yang lebih terukur, termasuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani agar produksi jagung dan padi tetap terjaga di atas kebutuhan nasional.

Selain masalah pangan, publik juga menanti arahan Presiden terkait kebijakan subsidi energi. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM memikul beban untuk menjaga agar harga BBM dan tarif listrik tetap stabil demi menjaga daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia, pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan energi domestik, termasuk mempercepat transisi ke energi terbarukan yang lebih murah dalam jangka panjang.

Rapat terbatas ini juga dipandang sebagai bentuk koordinasi lintas sektoral yang intens. Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian memiliki tugas berat untuk menyatukan visi antara kementerian yang memiliki ego sektoral tinggi. Misalnya, kebijakan impor pangan jika produksi domestik terganggu harus disinkronkan dengan kebijakan perlindungan petani di bawah Kementerian Pertanian dan kebijakan fiskal di bawah Kementerian Keuangan. Sinkronisasi inilah yang menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat membingungkan pelaku pasar.

Kehadiran Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru dalam formasi ini juga menarik perhatian. Purbaya, yang sebelumnya dikenal memiliki latar belakang kuat di bidang analisis pasar dan manajemen risiko, diharapkan mampu membawa perspektif baru dalam pengelolaan utang dan defisit anggaran agar tetap dalam koridor yang aman namun tetap ekspansif untuk mendanai proyek-proyek strategis nasional. Presiden Prabowo nampaknya ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara memiliki akuntabilitas yang tinggi dan tepat sasaran.

Menjelang sore hari, rapat masih berlangsung secara tertutup. Publik menanti hasil nyata dari pertemuan di Istana ini. Apakah pemerintah akan segera mengeluarkan paket kebijakan baru untuk meredam kenaikan harga pangan? Ataukah akan ada pengumuman mengenai proyek hilirisasi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja? Satu hal yang pasti, pemanggilan jajaran menteri ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin memegang kendali penuh atas stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Keamanan stok pangan, stabilitas harga, akselerasi hilirisasi, dan penguatan riset teknologi adalah empat pilar yang nampaknya menjadi menu utama dalam diskusi di meja oval Istana hari ini. Masyarakat berharap hasil dari ratas ini dapat segera dirasakan dampaknya di pasar-pasar tradisional dan supermarket, sehingga kekhawatiran akan kenaikan biaya hidup menjelang Ramadan dapat diredam. Dengan kepemimpinan yang tegas dan koordinasi yang solid antar-menteri, Kabinet Merah Putih diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi tahun 2026 dengan hasil yang konkret bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.