Revolusi Tata Kelola Ekosistem Pesisir: Kemenhut Luncurkan Platform MANDARA untuk Integrasi Data Mangrove Nasional

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia secara resmi melakukan lompatan besar dalam upaya pelestarian lingkungan dengan meluncurkan platform Mangrove Data Nusantara (MANDARA) di Jakarta, pada Selasa, 10 Februari 2026. Inovasi digital ini hadir sebagai jawaban atas tantangan fundamental yang selama ini menghambat pengelolaan ekosistem pesisir di Indonesia, yakni sinkronisasi data dan koordinasi lintas sektor yang sering kali tumpang tindih. Sebagai negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia, Indonesia kini memiliki instrumen mutakhir untuk memastikan bahwa setiap jengkal hutan bakau terpantau secara akurat, transparan, dan terintegrasi dalam satu sistem yang kredibel.

MANDARA, yang secara teknis disebut sebagai Integrated Data Platform Mangrove (IDPM), bukanlah proyek semalam. Platform ini merupakan buah dari kerja keras dan perencanaan strategis yang telah diinisiasi sejak tahun 2024 melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Program M4CR sendiri merupakan inisiatif berskala besar yang didukung oleh berbagai mitra pembangunan internasional, termasuk Bank Dunia, yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim. Dengan hadirnya MANDARA, seluruh capaian, progres rehabilitasi, hingga kondisi kesehatan hutan mangrove di seluruh pelosok nusantara kini dapat diakses melalui satu pintu utama.

Dalam acara peluncuran yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari kementerian lembaga, akademisi, organisasi non-pemerintah, hingga perwakilan sektor swasta, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Dyah Mutiningsih, memberikan penekanan khusus pada nilai strategis dari platform ini. Beliau menyatakan bahwa MANDARA adalah manifestasi dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola kehutanan yang berbasis data (data-driven policy). "Peluncuran MANDARA merupakan langkah penting menuju transparansi dan integrasi data. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan kolaborasi rehabilitasi pesisir didasarkan pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Dyah dalam sambutannya, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada Rabu, 11 Februari 2026.

Urgensi dari platform MANDARA ini semakin terlihat jelas jika menilik data statistik terbaru mengenai distribusi mangrove di Indonesia. Tercatat bahwa sekitar 80 persen dari total ekosistem mangrove eksisting di tanah air berada di dalam kawasan hutan yang berada di bawah wewenang Kementerian Kehutanan. Dengan porsi yang sangat besar tersebut, Kemenhut memegang tanggung jawab vital dalam menjaga kelestarian bentang alam pesisir ini. Namun, pengelolaan kawasan yang begitu luas tidak mungkin dilakukan secara optimal tanpa dukungan data yang presisi. Selama ini, tantangan utama yang dihadapi adalah adanya perbedaan metodologi pemetaan dan disparitas data antara lembaga pusat, pemerintah daerah, dan institusi riset. MANDARA hadir untuk meruntuhkan sekat-sekat informasi tersebut dan menciptakan sebuah standar tunggal dalam pendataan mangrove nasional.

Sistem MANDARA dikembangkan dengan teknologi sistem informasi geografis (GIS) terkini yang mampu menyajikan citra satelit resolusi tinggi. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat sebaran mangrove secara real-time, memantau perubahan tutupan lahan, hingga mengevaluasi tingkat keberhasilan penanaman bibit mangrove di area rehabilitasi. Keunggulan utama dari platform ini adalah sifatnya yang interaktif dan dinamis. Bukan sekadar basis data pasif, MANDARA dirancang sebagai sarana pertukaran data yang memungkinkan berbagai pihak, mulai dari peneliti di universitas hingga korporasi yang menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk berkontribusi dan mengambil manfaat dari informasi yang tersedia.

Kebutuhan akan data mangrove yang andal saat ini sedang mencapai puncaknya, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global. Hal ini berkaitan erat dengan posisi strategis mangrove dalam mitigasi perubahan iklim. Mangrove dikenal sebagai penyerap karbon (blue carbon) yang sangat efisien, bahkan mampu menyimpan karbon hingga lima kali lebih banyak dibandingkan hutan tropis daratan. Oleh karena itu, lembaga internasional dan investor hijau sangat memerlukan data yang kredibel untuk memverifikasi potensi kredit karbon dari proyek-proyek restorasi di Indonesia. MANDARA menyediakan infrastruktur informasi yang dibutuhkan untuk mendukung mekanisme perdagangan karbon dan pemenuhan target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia.

Selain aspek lingkungan, MANDARA juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Data yang tersaji dalam platform ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memetakan potensi ekowisata mangrove yang berkelanjutan. Dengan mengetahui kondisi kesehatan hutan bakau di wilayahnya, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang menyeimbangkan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat pesisir, seperti pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan (silvofishery). Integrasi data ini juga mempermudah identifikasi wilayah pesisir yang rentan terhadap abrasi dan tsunami, sehingga langkah-langkah mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih terukur dan efektif.

Sejak awal pengembangannya melalui kegiatan M4CR, MANDARA telah mengedepankan prinsip kolaborasi. Proyek M4CR sendiri menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 75.000 hektar di empat provinsi prioritas, yakni Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Keberhasilan program ambisius ini sangat bergantung pada bagaimana data dikelola. Dengan MANDARA, koordinasi antara Kemenhut dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan menjadi lebih harmonis. Tidak akan ada lagi tumpang tindih lokasi rehabilitasi atau klaim data yang saling bertentangan, karena semua pihak kini merujuk pada satu platform yang sama.

Transparansi yang ditawarkan oleh MANDARA juga menjadi angin segar bagi sektor swasta dan filantropi. Saat ini, banyak perusahaan yang ingin terlibat dalam upaya dekarbonisasi melalui penanaman mangrove namun terkendala oleh minimnya informasi mengenai lokasi mana yang paling membutuhkan intervensi. MANDARA menjawab tantangan ini dengan menyediakan peta prioritas rehabilitasi. Dengan demikian, investasi hijau dari sektor swasta dapat diarahkan secara tepat sasaran ke wilayah yang memiliki dampak ekologis paling besar, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi kelestarian alam.

Dyah Mutiningsih juga menambahkan bahwa ke depannya, MANDARA akan terus diperkaya dengan fitur-fitur baru, termasuk integrasi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi degradasi mangrove secara otomatis melalui analisis citra satelit. "Kita tidak boleh berhenti pada peluncuran saja. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keberlanjutan data ini agar tetap mutakhir. Kami mengajak semua pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan agar platform ini terus berkembang menjadi lebih baik," imbuhnya.

Dalam konteks global, peluncuran MANDARA menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam inovasi manajemen data ekosistem pesisir. Di tengah perhatian dunia yang tertuju pada krisis iklim, keberadaan platform digital yang transparan dan akurat seperti MANDARA menjadi bukti nyata bahwa Indonesia serius dalam mengelola kekayaan alamnya secara profesional. Langkah Kemenhut ini diharapkan menjadi inspirasi bagi negara-negara kepulauan lainnya di dunia untuk membangun sistem serupa dalam menjaga ekosistem mangrove mereka.

Secara keseluruhan, peluncuran Mangrove Data Nusantara (MANDARA) bukan sekadar seremonial peluncuran aplikasi baru. Ini adalah sebuah tonggak sejarah dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Dengan MANDARA, pengelolaan mangrove nasional kini memasuki era baru yang lebih modern, terbuka, dan saintifik. Keberadaan platform ini memberikan jaminan bahwa warisan alam berupa hutan bakau yang menjadi benteng pelindung pesisir nusantara akan dikelola dengan standar terbaik demi kesejahteraan generasi mendatang. Dengan data yang kuat di tangan, Indonesia kini lebih siap untuk memimpin upaya penyelamatan bumi dari garis pantai. Peluncuran ini mengukuhkan bahwa melalui integrasi teknologi dan kebijakan yang tepat, pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan dalam harmoni yang berkelanjutan.