Mendagri: 11 Daerah Terdampak Bencana di Sumatra Masih Butuh Atensi Khusus, Terbanyak di Aceh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi memberikan peringatan dan instruksi khusus terkait percepatan penanganan pascabencana di wilayah Pulau Sumatra. Dalam keterangannya, Mendagri mengungkapkan bahwa berdasarkan data evaluasi terbaru, masih terdapat 11 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi di Sumatra yang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan atensi khusus dalam proses pemulihan. Dari total daerah tersebut, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan konsentrasi terdampak paling tinggi, yang menuntut kerja ekstra dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat untuk memastikan stabilitas sosial dan ekonomi kembali pulih.

Pernyataan ini disampaikan Tito Karnavian dalam konferensi pers yang digelar setelah memimpin rapat koordinasi mengenai Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Gedung Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026). Dalam forum tersebut, Tito menekankan bahwa proses rehabilitasi tidak boleh berjalan lambat karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap fasilitas publik. Ia menggarisbawahi bahwa penanganan pascabencana bukan hanya soal memberikan bantuan logistik sesaat, melainkan bagaimana membangun kembali infrastruktur yang rusak agar ketahanan daerah terhadap bencana di masa depan semakin kuat.

"Ada beberapa daerah yang memerlukan atensi khusus, terutama di wilayah utara Sumatra. Daerah-daerah tersebut adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tengah. Ini menjadi atensi kita yang paling utama karena tingkat kerusakannya cukup masif dan berdampak langsung pada nadi perekonomian masyarakat," ujar Tito di hadapan awak media. Enam wilayah tersebut dianggap memiliki kompleksitas permasalahan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, mulai dari kerusakan jembatan penghubung antar-desa hingga rusaknya lahan pertanian warga yang menjadi sumber penghidupan utama.

Secara lebih mendalam, Tito Karnavian membedah data mengenai kondisi terkini di Provinsi Aceh. Sebagai provinsi dengan dampak terluas, Aceh memiliki potret bencana yang sangat dinamis. Dari total 23 kabupaten/kota yang ada di Serambi Mekkah, sebanyak 18 daerah tercatat sempat dihantam bencana dengan berbagai skala kekuatan, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga gempa bumi. Namun, berkat langkah cepat penanganan darurat, 10 kabupaten/kota di antaranya saat ini sudah dinyatakan kembali ke kondisi normal. Infrastruktur dasar di 10 daerah tersebut telah berfungsi kembali dan aktivitas pasar sudah mulai berdenyut seperti sedia kala.

Meskipun demikian, sisa daerah lainnya masih berjuang dalam tahap transisi menuju pemulihan total. Tito menjelaskan bahwa ada dua wilayah yang saat ini statusnya masuk dalam kategori mendekati normal, yakni Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues. Kedua wilayah ini berada di dataran tinggi yang memiliki tantangan geografis tersendiri, terutama terkait kerawanan longsor yang sempat memutus jalur logistik. Walaupun kondisinya sudah jauh membaik dibandingkan saat awal bencana terjadi, Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menurunkan kewaspadaan di wilayah tersebut.

"Meskipun Kabupaten Gayo Lues masuk dalam kategori mendekati normal, daerah tersebut tetap akan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Saya mendengar aspirasi dari pimpinan daerah di sana, meskipun Gayo Lues ingin masuk ke dalam daftar daerah yang mendapatkan atensi khusus, tidak apa-apa, nanti kita akan berikan atensi tersebut. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun daerah yang tertinggal dalam proses rekonstruksi ini," tegas mantan Kapolri tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Kemendagri untuk bersikap fleksibel dan akomodatif terhadap kebutuhan riil di lapangan, guna menghindari adanya ketimpangan pemulihan antar-wilayah.

Fokus perhatian pemerintah pada 11 daerah di Sumatra ini mencakup beberapa aspek krusial. Pertama adalah aspek infrastruktur vital. Mendagri menyoroti banyaknya sekolah, puskesmas, dan kantor pelayanan publik yang masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat di Aceh Utara dan Aceh Timur. Tanpa perbaikan segera, layanan dasar masyarakat akan terganggu. Kedua adalah aspek penguatan ekonomi lokal. Mengingat banyak lahan sawah dan perkebunan di Aceh Tamiang yang terendam banjir dalam waktu lama, pemerintah perlu merumuskan skema bantuan bibit dan pupuk agar para petani dapat segera menanam kembali.

Ketiga, yang tidak kalah pentingnya, adalah aspek pengelolaan anggaran. Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Tidak Terduga (DTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Ia menegaskan bahwa Kemendagri akan memberikan pendampingan agar penyerapan anggaran bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan tetap akuntabel secara hukum. Hal ini krusial agar para pejabat di daerah tidak merasa ragu atau takut dalam mengambil diskresi kebijakan di tengah situasi darurat pascabencana.

Selain Aceh, dua provinsi lain di Sumatra juga tetap dipantau secara ketat, meskipun jumlah daerah yang membutuhkan atensi khusus tidak sebanyak di Aceh. Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus diperkuat untuk membagi tugas dalam rehabilitasi fisik. Tito berharap sinergi lintas kementerian ini dapat memperpendek durasi masa pemulihan, sehingga target untuk mengembalikan seluruh wilayah terdampak ke status normal dapat tercapai sebelum akhir tahun anggaran.

Kondisi geografis Sumatra yang berada di jalur cincin api dan memiliki curah hujan tinggi menjadikan wilayah ini memang rawan bencana. Oleh karena itu, dalam konferensi pers tersebut, Mendagri juga menyelipkan pesan mengenai pentingnya mitigasi bencana jangka panjang. Ia meminta 11 daerah yang saat ini menjadi perhatian khusus untuk mulai merancang tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana. Misalnya, dengan tidak lagi memberikan izin pembangunan di zona merah rawan longsor atau memperluas kawasan serapan air untuk mencegah banjir tahunan yang kerap melanda Aceh Tamiang dan sekitarnya.

Penanganan di wilayah Aceh Tengah dan Pidie Jaya juga memiliki kekhususan tersendiri karena faktor sejarah bencana di daerah tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa bangunan-bangunan baru yang dibangun dalam proses rekonstruksi kali ini memiliki standar tahan gempa yang lebih baik. Tito berpendapat bahwa momentum pemulihan pascabencana ini harus dijadikan titik balik untuk membangun Sumatra yang lebih tangguh dan lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.

Di akhir pernyataannya, Tito Karnavian berjanji akan terus melakukan kunjungan kerja langsung ke daerah-daerah tersebut untuk memantau progres di lapangan. Ia tidak ingin hanya menerima laporan di atas kertas, tetapi ingin melihat langsung bagaimana bantuan pemerintah sampai ke tangan masyarakat yang paling membutuhkan. Komitmen pemerintah pusat dalam memberikan atensi khusus bagi 11 daerah di Sumatra ini diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi masyarakat terdampak, sekaligus memacu semangat pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dalam melayani warganya di tengah situasi yang sulit ini. Dengan kerja sama yang solid antara pusat dan daerah, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal dan membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.